Ahtisaari Akan Bahas Persoalan Aceh di Jakarta

BANDA ACEH - Setelah dua hari berada di Banda Aceh menggelar pertemuan dengan Pemerintah Aceh dan elemen sipil, mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, Jumat (11/12) sore, kembali ke Jakarta. Tujuannya ke Jakarta, antara lain, membahas dengan pemerintah pusat persoalan Aceh yang belum terlaksana sebagaimana amanah MoU Helsinki yang diteken Pemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005. Ketua Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) Nur Djuli mengatakan hal itu kepada Serambi, Jumat (11/12), setelah berlangsung pertemuan tertutup antara Ahtisaari dengan perwakilan Uni Eropa di Aceh dan elemen sipil Aceh di The Pade Hotel, Banda Aceh, kemarin.

“Selain persoalan pemilu dan partai lokal yang sudah terlaksana di Aceh, masih ada undang-undang lain sesuai amanah MoU Helsinki yang belum selesai. Persoalan inilah yang akan dibahas kembali Ahtisaari dengan pemerintah pusat,” kata Nur Djuli menjawab wartawan. Meski tidak menyebutkan UU yang belum terwujud itu, Nur Djuli mengakui salah satu klausul MoU Helsinki yang didesak kepada Ahtisaari yang Direktur Crisis Management Initiative (CMI) itu adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Aceh. Namun, saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai hal itu, Nur Djuli mengarahkan agar soal pembentukan KKR itu ditanyakan langsung kepada Manajer Analisis Aceh Institute, Fajran Zain, yang juga ikut pertemuan kemarin.

Qanun KKR
Menurut Fajran, dalam pertemuan itu Ahtisaari mengatakan jika KKR nasional belum dibentuk, maka pemerintah dan elemen sipil di Aceh boleh membuat inisiatif lokal, mengingat UU KKR nasional sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Kesan yang saya tangkap inisiatif lokal itu nampaknya melalui qanun. Sambil menunggu proses UU KKR di tingkat nasional, di tingkat lokal Aceh, silakan saja dibentuk KKR yang sifatnya merupakan komisi pencari fakta,” kata Fajran. Menurutnya, jika UU KKR di tingkat nasional nanti ada lagi, maka KKR lokal yang sudah ada di Aceh tinggal disinkronkan saja dengan melihat contoh di luar negeri, seperti di Afrika Selatan atau Timor Lests.

“Artinya, KKR yang perlu dipikirkan sekarang harus dalam konteks rekonsiliasi untuk mengungkap kebenaran, terutama untuk mengetahui kenapa peristiwa itu terjadi. Baru langkah selanjutnya memberikan bantuan kepada korban, dana reparasi, biaya pendidikan, dan bantuan ekonomi lainnya,” jelas Fajran.

Untuk menempuh hal itu, menurut Fajran, elemen sipil di Aceh sudah menyerahkan draf KKR ke Pemerintah Aceh, namun tertahan karena alasan menunggu dibentuknya KKR nasional. “Di tingkat lokal juga tidak ada desakan supaya KKR ini bisa disetujui di tingkat pusat. Desakan dari pemerintah daerah yang sebetulnya sangat kita harapkan,” ujar Fajran.

Pertemuan tertutup itu dimulai sekira pukul 08.30 WIB, berlangsung sekitar tiga jam. Kepala Uni Eropa di Aceh, John Penny, yang rumah dinasnya ditembak orang tak dikenal beberapa pekan lalu, ikut hadir dalam pertemuan itu. Elemen sipil, dari 19 orang yang diundang, hanya tiga orang yang tak hadir. Sedangkan rektor atau enam orang dari unsur perguruan tinggi di Aceh yang diundang, tidak seorang pun hadir dalam pertemuan tertutup itu. (sal)
dikutip dari harian serambi indonesia ( 12 December 2009)

Banyak Retribusi tak Disetor ke PAD

11 December 2009, 21:33

Hasil Investigasi DPRK Pidie
Pidie
SIGLI - Panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, yang melakukan investigasi setoran retribusi di lapangan, menemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat. Ternyata, setoran retribusi SKPD ke kas Pandapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanyak yang disetor oleh penyewa lapak.

"Wajar saja sejak bertahun-tahun PAD kita tidak mencapai target akibat ulah para SKPD nakal yang membolos menyetor pajak retribusi ke kantong PAD kita," sebut Anwar Husein, salah seorang anggota panitia anggaran DPRK Pidie kepada Serambi, Kamis (10/12) di sela-sela pembahasan Kebijakan Anggaran Umum (KUA) tahun 2010.
Menurut politisi dari Partai Aceh (PA) ini, kebocoran tersebut terungkap manakala pihaknya melakukan investigasi pada setoran pajak dari sektor parkir di pusat perbelanjaan kota Beureunuen, Kecamatan Mutiara, Pidie.
Berdasar investigasi tersebut ditemukan pihak SKPD hanya menyetor retribusi Rp 2 juta setahun. "Padahal saat kita telusuri angka penyetoran dari pihak penyewa lapak, mereka menyetor setiap bulan Rp 5 juta, dan ini ada bukti kwitansinya," jelas Anwar.
Mendapat temuan semacam ini, kata Anwar, pihaknya dalam waktu dekat akan merevisi kembali qanun pelaksanaan retribusi pajak dari berbagai SKPD agar dirasionalkan kembali. "Jika tidak, pasti PAD kita saban tahun tidak mencapai target. Seperti halnya, dengan target PAD tahun 2009 Rp 16,317 miliar tapi baru Rp 14 miliar yang dicapai artinya sampai akhir tahun baru 80 % yang dicapai, maka wajar saja pembangunan yang diharapkan jauh panggang dari api," ujarnya.
Sebenarnya, sambung Anwar, masih banyak lagi persoalan setoran retribusi pada SKPD yang sampai kini diduga juga melakukan praktik yang sama. "Cuma belum kita lakukan melakukan investigasi," tukasnya.(c43)

KAWAN-KAWAN

KAPAL APUNG

Lokasi terdamparnya kapal PLTD Apung milik PLN yang bobotnya 4.500 ton ini setiap harinya semakin ramai dikunjungi. Pungunjung yang datang dari mancanegara serta masyarakat indonesia sendiri tampak puas bila sudah menyaksikan "keajaiban dunia" ini yang menjadi situs tsunami di Aceh.

Hadirnya kapal ini di Punge Blang Cut, Banda Aceh empat tahun lalu merupakan hikmah dari bencana yang maha dahsyat tersebut dan menjadikan kelurahan yang berpenduduk sekitar 6.000 jiwa ini semakin dikenal masyarakat dunia.
Lokasi ini, sebelum kejadian gempa dan tsunami merupakan kawasan yang padat penduduk. Keberadaan kapal persis diatas tiga unit rumah warga dan membentang ditengah jalan utama kampung tersebut.

Pengunjung lokasi situs tsunami diberi kesempatan untuk menaiki kapal. Dari atas kapal ini pengunjung dapat dengan bebas menyaksikan panorama kota Banda Aceh yang sekarang sudah mulai tertata kembali. Bahkan dari atas kapal juga dapat dipandang kejauhan teluk Sabang yang dibentangi laut samudra hindia.
Selain kapal PLTD Apung, disebelah kiri kapal terdapat Taman Edukasi Tsunami. Dimana di taman ini dipamerkan foto-foto kehancuran akibat gempa dan tsunami. Berjalan sekitar 300 meter dari lokasi kapal apung ini, juga terdapat 2 (dua) unit kapal pandu/patroli (KPLP) milik Perhubungan.
Pemuda Punge Blang Cut, yang saat ini mengelola dan menertibkan pengunjung yang ingin berwisata tsunami di kawasan ini, telah membentuk kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar Wisata ini akan memandu pengunjung untuk berkeliling dan memberikan informasi seputar kejadian tsunami dan awal keberadaan kapal tersebut.

RAKYAT BERHAK MEMILIH SESUAI SUARA HATINYA

JUBIR PARTAI ACEH, ADNAN BEURANSAH
Partai Aceh sebagai Pemenang Pemilu Legislatif 2009 di Aceh kini menjadi incaran Capres peserta Pilpres 2009. Karena dukungan Partai Aceh atau PA dinilai amat menentukan kemenangan Capres tertentu di Aceh. Tapi, ternyata PA tidak memihak kepada Capres manapun. Diduga sikap tersebut diambil oleh elit PA, karena dua dari Capres merupakan inisiator perdamaian Aceh, yakni SBY dan JK.

Untuk mengetahui bagaimana sikap Partai Acehterhadap para Capres peserta Pilpres 2009, tabloid Peuneugah Aceh mewawancarai juru Bicara Partai Aceh, Andan Beuransah, melalui telpon selular, 10 Juni 2009. Berikut petikannya :
Kabarnya, Partai Aceh tidak mendukung secara resmi terhadap Capres tertentu, benarkah ?
Pada dasarnya pimpinan dari PA tidak mengambil satu kesimpulan tentang hal tersebut, tapi kami secara institusi tetap berkomitmen pada posisi netral. Artinya, tidak memihak kepada siapapun, dalam hal ini kita serahkan kepada rakyat. Maka rakyatlah yang berhak memilh yang sesuai dengan suara hatinya, dan keputusan rakyatlah yang harus kita hormati.
Apakah sikap PA yang demikian itu lebih kepada untuk menjaga ‘hubungan’ yang sudah terbina selama ini, antara elit GAM/KPA dengan SBY dan JK sebagai inisiator perdamaian Aceh, atau karna adanya ‘perpecahan dukungan’ dari elit PA terhadap SBY dan JK?
Disini kami melihat mereka berdua (SBY dan JK) itu merupakan tokoh perdamaian untuk Aceh, jadi sama-sama kita lihat, dan kami mengambil sikap yang lebih bijak untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan untuk Aceh kedepan.
Ada yang menilai bahwa selama ini elit PA lebih intensif berkomunikasi dengan JK dari pada SBY. Komentar anda?
Dalam konteks perdamaian, siapa saja akan kita lakukan koordinasi dan komunikasi, sehingga masalah-masalah yang ada dilapangan dapat kita selesaikan dengan baik.
Kabarnya ‘kedekatan’ sebagian elit PA melihat JK-nya, bukan Golkarnya?
Kita lihat dalam konteks perdamaian Aceh ini, ada saling berhubungan, jadi antara SBY dan JK adalah merupakan tenaga dalam satu kesatuan, jika sa’at SBY terlalu padat agenda kerja, maka diminta JK . Jadi mereka tidak lepas disini, mereka ikut andil dalam proses lahirnya perdamaian di Aceh.
Ada yang menilai bahwa di tingkat elit PA selama ini masih ada dua faksi IRNA dan H2O. Dan hal itu tidak hanya tercermin dari dukungan terhadap SBY dan JK, tapi sebagian calon Legislatif dari PA yang terpilih, itu juga terdiri dari dua faksi tersebut?
Dalam konteks Partai kita tidak mengenal tentang adanya faksi-faksi tersebut, yang ada adalah faksi Partai Aceh. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan dalam Partai, kita bersatu dalam Partai. Bahwa alam demokrasi ini terjadi perbedaan pandangan, ini suatu hal yang lumrah.
(Adnan Beuransah memberi contoh) “Lagèë aweuk ngen beulangöng meu kr’éh, njan hai biasa, asal jangan beukah beulangöng”.
Jadi kita sepakat membangun persepsi bagaimana kita memajukan Partai ini, bagaimana kita mempertahankan kemenangan partai pada saat ini. Jadi kedepan, kita berharap pada tahun 2014 dapat meraih kira-kira 95%. Persepsi kita adalah persatuan untuk membangun Aceh kedepan, Aceh yang bermartabat, Aceh yang maju, Modern dan Aceh yang memiliki tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih tingggi.
Bagaimana PA melihat terhadap Capres Megawati dan Pasangannya, Prabowo?
Hari ini Partai Aceh tidak melihat kepada pribadi-pribadi itu, yang jelas siapa saja yang jadi presiden nanti, persoalan Aceh itu merupakan kewajiaban bagi mereka untuk melanjutkan perdamaian di Aceh. Kami melihat disini institusi Negara, kami melihat perdamaian bukan pribadi SBY dan JK, tapi merupakan antara Republik Indonesia dan GAM, bukan pribadi.
Apa harapan PA terhadap rakyat Aceh dalam Pilpres 2009?
Supaya rakyat Aceh dapat member suara atau memilih calon presiden yang terbaik.
Dalam menentukan pilihannya pada Pilpres, sebaiknya rakyat Aceh lebih mementingkan kepentingan politk atau membalas jasa orang lain?
Persoalan balas jasa persoalan lain, justru dalam konteks politik, supaya menjadi rahmat bagi rakyat kedepan, agar suasana perpolitikan di Aceh lebih baik, seperti yang diharapkan rakyat Aceh.[Igadeg|Uly]
[dikutip dari Peneugah Aceh edisi IX 14-21 Juni Tahun 2009]